Pemprov Lampung Butuh Rp 4 Triliun untuk Perbaikan Jalan Rusak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya memperbaiki ruas jalan yang rusak di Bumi Ruwa Jurai.

Meski telah menerima suntikan dana sebesar Rp 43 miliar dari program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang bersumber dari pemerintah pusat, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menuntaskan seluruh perbaikan jalan yang masih bermasalah.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengungkapkan bahwa total panjang ruas jalan provinsi di Lampung mencapai sekitar 1.700 kilometer. Dari total tersebut, 78 persen telah dalam kondisi mantap, sementara 22 persen atau sekitar 374 kilometer masih mengalami kerusakan parah.

“Jalan yang rusak parah masih cukup banyak dan butuh pembiayaan besar untuk ditangani,” ujar Taufiqullah, Kamis (16/10/2025).

Ia menambahkan, untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang rusak tersebut, Pemprov Lampung membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 4 triliun.

Menurutnya, kebutuhan dana sebesar itu tidak mungkin dipenuhi hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. Karena itu, pihaknya berharap adanya tambahan dukungan dari pemerintah pusat melalui berbagai skema pendanaan.

“Tahun ini kita berharap ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat karena kebutuhan kita besar. Jadi dukungan pusat sangat diharapkan melalui apa saja, baik itu IJD maupun dana DAK,” tegasnya.

Taufiqullah menambahkan, persoalan keterbatasan anggaran infrastruktur jalan bukan hanya dialami Lampung, tetapi juga menjadi keluhan hampir semua daerah di Indonesia. Meski demikian, ia tetap optimistis pemerintah pusat akan memberikan dukungan tambahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

“Menko Infrastruktur telah menyampaikan bahwa keluhan daerah hampir sama, yaitu soal pembiayaan. Nantinya pemerintah pusat akan membantu melalui skema sharing secara merata,” pungkasnya.